KOALISI MIMPI GOLKAR - PDIP

Awalnya adalah sebuah hajatan besar dengan kemasan “Silaturahmi Nasional PDIP – Golkar “ yang berlangsung di Tiara Convention Centre, Medan, pada 20 Juni 2007. Pertemuan yang di gagas oleh kedua partai terbesar itu di hadiri oleh Surya Paloh yang mewakili Partai Golkar dan Taufik Kiemas mewakili PDI Perjuangan. Pertemuan bertajuk Koalisi Kebangsaan itu menjadi berita besar karena di nilai menjadi cikal bakal koalisi dua partai besar dalam Pemilu Presiden di tahun 2009. Di Medan sendiri, pertemuan itu menjadi semacam sinyal bahwa dua partai itu akan berkoalisi dalam Pilkada, untuk memilih Gubernur Sumater Utara. Maka, antusiasme kader dan suasana persaingan dalam Pilkada di Sumut itu seolah mencair. Ketua DPD Golkar Sumut, Ali Umri dan Ketua DPW PDIP Sumut, Rudolph Pardede, duduk berdampingan mesra. Tersirat makna bahwa mereka akan senasib sepenanggungan dalam pemilihan langsung Gubernur Sumatera Utara.

Namun, apa yang terjadi kemudian adalah jauh dari kenyataan. Dalam perebutan kursi nomor satu di Sumatera utara itu, Golkar dan PDIP berjalan-sendiri-sendiri, dan malah terlibat persaingan yang cukup ketat. PDIP, setelah melalui perdebatan yang alot dan harus sampai di intervensi oleh DPP, akhirnya menjagokan Letjend Tri Tamtomo Panggabean sebagai calon gubernur. Sementara Golkar mengajukan Ketua DPD Sumut, Ali Umri untuk maju sebagai calon Gubernur. Harapan dan keinginan untuk berkoalisi itu akhirnya berakhir anti klimaks. Bahkan jagoan kedua partai ini tak mampu memenangkan kursi Gubernur sama sekali. Yang tinggal hanyalah bibit perpecahan.

PDIP SUmut pecah karena sebagian kader menginginkan Rudolp Pardede sebagai calon Gubernur. Sementara Golkar yang tak puas dengan keputusan menjagokan Ali Umri, sebagian kadernya mencalonkan melalui partai lain. Belakangan, kader Golkar, Syamsul Arifin yang di calonkan koalisi Partai Islam : PPP dan PKS akhirnya unggul meraih suara mayoritas dan duduk sebagai Gubernur Sumut terpilih.

Pertemuan bertajuk Koalisi Kebangsaan berlanjut di Palembang, Sumatera Selatan, sebulan kemudian. Dengan mengusung semangat yang sama, koalisi jangka pendek di harapkan juga terbentuk dalam pemilihan Gubernur Sumatera Selatan. Namun apa yang terjadi setelah itu teryata senada dan seirama dengan yang terjadi di Sumatera Utara. Golkar berjalan sendiri dengan mengusung Alex Noerdin sebagai jagoannya, sementara PDIP mengusung incumbent Syahrial Oesman sebagai calon Gubernur. Di akhir cerita, jagoan dari Golkar lah yang unggul dan memenangkan pertarungan.

Lantas, bisakah dua fakta di atas menjadi cermin dalam pertemuan besar yang berlangsung kemarin (12/2) antara Megawati dan Jusuf Kalla. Tentu bisa. PDIP dan Golkar, dalam pernyataannya di depan media, boleh saja berkoar-koar bahwa koalisi dua partai besar ini tak lama lagi akan terwujud. Surya Paloh dan Taufik Kiemas boleh saja bermesraan dan ketawa-ketawi di Metro TV, dan menganggap bahwa koalisi hanya tinggal menunggu waktu. Semua jajaran pengurus dua partai ini bisa saja berdalih macam-macam, bahwa pertemuan antara Mega-Jk adalah awal dan akan terus berkelanjutan untuk mewujudkan pemerintahan yang kuat demi rakyat.

Padahal, persoalan yang timbul kemudian pastinya tidaklah semudah yang di bayangkan. Satu titik persoalan yang paling mudah di tebak yang akan menjadi penghambat koalisi dua partai ini adalah pengkerucutan calon presiden yang akan di usung. Bohong besar jika bicara kerjasama, bahkan sampai pada penandatangan lima kesepakatan, tidak akan mewujud dalam pembentukan satu pemerintahan. Bagaimana mungkin kerjasama bisa di lakukan, bila yang satu berada di dalam pemerintahan sementara yang satunya lagi di luar. Karena itu, mau tidak mau, suka tidak suka, kedua partai harus bisa menyepakati siapa calon presiden dan wakil yang akan di usung. Meski hal itu baru akan di bicarakan setelah Pemilu Legislatif, namun tidaklah mudah menentukan satu nama.

Taruhlah Golkar mengungguli suara PDIP dalam Pemilu Legislatif, maukah Mega menjadi wakilnya JK. Atau sebaliknya, maukah JK menjadi wakilnya Mega. Rasanya sulit membayangkan Mega menjadi calon wakil Presiden mendampingi Jusuf Kalla.
Menyatukan dua partai besar memang sangat strategis untuk mewujudkan pemerintahan yang kuat. Namun hal itu menjadi sulit karena kedua partai punya ego masing-masing. Belum lagi di tingkatan kader partai di akar rumput, bisakah menerima kenyataan jika ketua umumnya menjadi orang kedua. Belum lagi membicarakan pada tataran teknis lainnya. Pengalaman dari Pilkada di dua propinsi di atas, Sumut dan Sumsel, rasanya bisa menjadi cermin yang cukup jelas.

Karena itu, apa yang berlangsung kemarin, pertemuan antara JK dan Mega, sesungguhnya tak lebih untuk memuaskan dahaga Surya Paloh dan Taufik Kiemas. Dua elit partai ini dari awal adalah sosok yang paling berambisi menyatukan kedua partai. Dua sosok inilah yang menggagas pertemuan di Medan dan Palembang. Motivasi Taufik Kiemas, rasanya sangat mudah di tebak, yakni menjadikan tokoh Golkar menjadi orang kedua yang akan mendampingi Mega dalam Pemilu Presiden mendatang. Koalisi dua partai ini tentu sangat menguntungkan bagi PDIP dan memiliki potensi menang yang luar biasa di banding jika partai ini mengambil kader dari partai lain.

Namun motivasi Surya Paloh rasanya memang sangat sulit di raba. Jikalah misinya adalah menempatkan kader Golkar menjadi orang nomor dua di bawah Mega, lantas apa bedanya dengan kondisi saat ini di mana JK menjadi wakilnya SBY. JIka ingin menempatkan PDIP di bawah Golkar, rasanya sangat sulit di terima karena Mega menjadi Capres adalah harga mati bagi partai ini. Atau jangan-jangan, Surya Paloh malah punya missi terselubung, ingin menjadikan dirinya yang justru maju dari internal Golkar. Entahlah..

Bagaimana sebenarnya posisi JK di internal Golkar. Inilah sumber masalahnya. Posisi JK yang lemah di Golkar menyebabkan JK lebih takluk pada strategi yang di rancang Surya paloh dan faksinya yang ada di Golkar. JK seolah terjepit pada posisi yang tidak menguntungkan karena dia di tekan kanan dan kiri. Soliditas Partai beringin tampaknya memang hanya di permukaan saja. Partai ini, dengan banyaknya kader potensial, sangat sulit menghindari adanya friksi dan faksi. Ada kekuatan Jusuf Kalla, Surya Paloh, Agung Laksono dan bahkan Akbar Tanjung. Pernyataan JK yang maju menjadi capres sebenarnya adalah tekanan yang di buat kalangan daerah atas skenario yang telah di susun rapi oleh satu faksi di Golkar. Hal ini, tentu saja, di perparah oleh sikap “angkuh” yang di tunjukkan mitra koalisinya, yakni Partai Demokrat.
Karena itu, keinginan koalisi PDIP dan Golkar akan semakin menunjukkan faksi-faksi di partai itu.

Satu hal yang bisa saja luput dari perhatian elit Golkar, bahwa wacana koalisi dua partai besar ini akan menguntungkan capres lainnya, yakni SBY. Wacana koalisi ini akan mempermudah lahirnya “musuh bersama” di kalangan partai lainnya. Karena itu, ini akan memudahkan SBY dengan Demokratnya untuk memunculkan satu koalisi tandingan. Dan itu, secara tersirat, sudah di sampaikan oleh salah satu elit PKS. Ada kemungkinan PKS akan merapat ke SBY jika koalisi PDIP dan Golkar terus bergulir. Dan ini tentu akan di ikuti oleh partai-partai menengah lain. Akan sulit membayangkan partai menengah akan ikut bergabung di koalisi PDIP – Golkar, karena pasti kepentingan mereka akan sulit di tampung di koalisi besar itu..

KOALISI NGALUR NGIDUL (BAG 4)

Maka, pertarungan di Pilpres menjadi sangat menarik dan seru. Jusuf Kalla di dukung oleh mayoritas partai Islam dan menjadi salah satu tema yang dijual dalam setiap kampanye. Jusuf Kalla menjual keberhasilannya dalam pemerintahan semasa menjabat sebagai Wapres dan di tambah selingan kritik-kritik ringan kepada SBY, dengan penonjolan slogan JK mampu lebih cepat, lebih baik dan lebih terarah di banding SBY. Sementara SBY menjual keberhasilan dalam pemerintahaannya dan berjanji akan memantapkannya dalam pemerintahan selanjutnya jika kembali terpilih. Penekanan SBY ada pada kebijakan ekonomi pro rakyat, seperti penurunan harga BBM, pemberian kredit lunak bagi rakyat ala PNPM Mandiri, program kesehatan, pendidikan gratis, pemberantasan korupsi dan stabilitas politik dan keamanan yang relative terjaga selama ia berkuasa.

Bagaimana dengan Megawati? Jauh sebelum kampanye, Mega telah melontarkan janji berupa harga sembako yang murah untuk rakyat, pemberian lapangan pekerjaan dan kebijakan yang pro pada pertanian. Mega merupakan satu-satunya capres yang punya ruang luas untuk mengkritik berbagai kebijakan pemerintahan SBY-JK, dan karena itu menjadi satu-satunya capres yang mempu menawarkan program perubahan hidup bagi rakyat. Tapi pertanyaannya, efektifkah berbagai janji kampanye itu bagi rakyat yang akan memilih.

Jelas berpengaruh, tapi hanya sedikit. Yang paling dominan berperan ada dalam alam pikiran rakyat pemilih, khususnya rakyat kebanyakan, adalah citra dari capres itu sendiri. Jusuf Kalla telah tercipta sebagai sosok pembantu presiden yang baik di bawah SBY. Jusuf Kalla, dengan penampilan fisik yang kecil dan cendrung tampil apa adanya, menjadi sosok yang kurang mengena di hati rakyat untuk duduk di kursi Presiden. Meski punya tim kampanye yang solid dengan dukungan partai yang solid pula, tapi JK memang terlahir tak lebih dari kapasitasnya sebagai seorang wakil Presiden. Kemampuan besar JK sebagai seorang yang cepat dalam mengambil keputusan, negosiator handal dan sederhana,tertutupi dengan citra yang terlanjur menempel di alam sadar pemilih kebanyakan.

Megawati, harus di akui punya potensi besar meraup suara dari kalangan marhaen, rakyat kecil dan kalangan yang merasa tidak puas dengan kebijakan pemerintahan SBY JK. Megawati memberikan harapan baru, termasuk kehadiran Akbar Tanjung yang sangat menjual bagi kalangan pemilih di Sumatera dan pemilih yang merindukan kenyamanan dan “kesejahteraan” di era Orde Baru. Tapi tak dapat di pungkiri pula, Megawati bukanlah orang baru yang lantas bisa memberikan harapan baru. ia pernah menjadi Presiden dan itu seolah menjadi kartu truf yang sulit di tutupi faktanya. Berbagai janji manis seolah tak mampu menjawab keinginan bagi banyak pemilih. Orang terlanjur melihat Mega ke belakang, bagaimana dan apa yang telah di berikannya selama ia memimpin. Tak ada perubahan berarti bagi Negara, dan yang ada malah, seperti yang di kampanyekan banyak lawan politiknya, berkurangnya asset bangsa karena asset negara yang di jual selama ia memerintah. Mega lumayan mendapat limpahan suara dari pecahan simpatisan Golkar yang lebih menyukai Akbar Tanjung. Namun hal itu masih belum mampu membawanya menjadi jawara.

Susilo Bambang Yudhoyono, tercitra sebagai seorang yang berwibawa, sosok yang menjadi dambaan bila tampil di layar televisi dan memancarkan aroma kebanggaan di mata rakyat pemilih tradisional. Keberhasilan mengkampanyekan program pemerintahannya termasuk menjadi nilai plus yang ia raih di mata pemilih. Meski demikian, berbagai sisi negative dalam pemerintahannya juga tak mampu di simpan begitu saja. Tapi pemilih bangsa ini kebanyakan adalah orang yang pelupa dan hanya ingat yang baiknya saja. Benar-benar bangsa yang baik dan pemaaf ya… Sosok SBY tetaplah menjadi dambaan, di tambah dengan janji-janji manis tak akan lagi berkuasa dalam Pemilu selanjutnya, karena memang tak di mungkinkan dalam konstitusi.

Alhasil, Pilpres berlangsung hanya dalam satu putaran, dengan kemenangan SBY yang begitu dominan. SBY mampu mengungguli suara di pulau Jawa, khususnya Jawa Timur dan Jawa Barat, Jakarta, sebagian besar Sumatera dan Sulawesi. Putra pacitan yang berpasangan dengan ekonom, Sri Mulyani itu meraup suara sekitar 42 persen. Jauh mengungguli urutan kedua yang di tempati Megawati dengan perolehan suara 34 persen. Jusuf Kalla, meski sebelumnya sempat menjadi calon kuat dan di dukung basis massa dari partai yang loyal, hanya mampu meraih suara 24 persen. Fakta ini kembali memperlihatkan bahwa dukungan partai bukanlah menjadi factor dominan, karena sesungguhnya yang di jual adalah sosok capres itu sendiri.

Maka berakhirlah rangkaian penerawangan dalam tema koalisi ngalur ngidul ini. Jangan terlalu serius membacanya karena ini hanyalah cermin dari politik Indonesia yang memang tak berbentuk, sulit di tebak dan memusingkan para teoritikus (katanya sih..) Maka jangan heran, ketika anda membaca tulisan asal ini, realitanya ternyata sudah jauh berbeda. He he…

KOALISI NGALUR NGIDUL (BAG 3)

Sebelum ngobrolin tentang siapa yang paling berpeluang memenangkan pertarungan di Pilpres, kita lihat dulu peta perolehan suara dalam Pemilu legislative. Dari hasil penerawangan non ilmiah, tak ada satupun partai yang memperoleh suara dominan. Tiga partai teratas memperoleh suara yang beda-beda tipis, yakni dengan urutan : Partai Demokrat, PDIP dan Partai Golkar. Ketiga partai inilah yang punya modal suara cukup untuk unjuk gigi dalam Pilpres. Kehadiran Demokrat tentu saja sebuah prestasi baru, meski sebelumnya sudah dapat di prediksi dari hasil survey berbagai lembaga survey. Bahkan partai dengan lambang marcedez ini mampu menjadi jawara, karena terbantu dengan semakin tingginya pencapaian pemerintahan SBY di mata pemilih.

Partai Demokrat, meski dengan sumber daya calon legislative yang masih kalah jauh berkwalitas di banding Golkar dan PKS, berhasil meraih suara hingga 18 persen. Pulau Jawa, khususnya Jawa Timur, masih menjadi tambang bagi partai SBY ini. Di tambah dengan perolehan suara di pulau Sumatera tentunya. Kemenangan Demokrat hanya unggul tipis di banding dengan perolehan suara PDI Perjuangan yang meraih 17 persen suara. Sama seperti Demokrat, pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah menjadi andalan bagi partai ini, di tambah dengan suara dari Indonesia bagian Timur. Sementara sang juara bertahan, Golkar, harus puas mendapat suara 15 persen. Anjloknya suara Golkar sebanding lurus dengan banyaknya kekalahan kader partai ini dalam beberapa Pilkada di Indonesia. Tambang suara partai ini masih mengandalkan suara di Jawa Barat, Sumatera dan Kalimantan dan Sulawesi.

Dengan perhitungan kasar alias rata-rata, partai di urutan selanjutnya adalah PKS, PPP, PAN dan PKB. Tak jauh berbeda memang dengan hasil Pemilu 2004. Partai menengah masih di isi dengan wajah-wajah lama. Bedanya hanya terdapat pada urutan yang di tempati PKS, di mana partai ini menyisihkan PPP dalam peroleh suara. Meski demikian, perolehan PKS masih jauh dari target yang telah di tentukan. Partai berbasis Islam ini memperoleh 8 persen, PPP 7 persen, PAN, 6,5 persen dan PKB 6 persen.
Hasil itu menggambarkan bahwa PAN tak beranjak jauh, dan malah cendrung menurun perolehan suaranya di banding Pemilu 2004. Penempatan banyak caleg artis ternyata tak berpengaruh banyak terhadap perolehan suara matahari bersinar itu. Sementara PKB juga mengalami penurunan suara akibat perpecahan warga Nadhliyin setelah tersingkirnya Gus Dur dari partai itu. Penurunan PKB justru di manfaatkan oleh Partai Kebangkitan Nahdatul Ulama (PKNU) yang berhasil mencuri suara di beberapa basis PKB, khususnya di Jawa Timur.

Partai baru yang berhasil menyodok ke sepuluh besar adalah Partai Gerindra dan Hanura. Gerindra berada di urutan ke delapan dengan perolehan suara 5,5 persen. Sementara partainya Wiranto berada di urutan di bawahnya dengan jumlah suara 4 persen. Partai-partai yang memperoleh 2 persen suara dan sekitarnya adalah PBB, PKP, PDS dan PBR. Partai baru lain yang memperoleh suara signifikan, sekitaran 1 persen adalah Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP), PKNU, PPRN dan Partai Matahari Bangsa (PMB).

Bila mengacu dari perolahan suara di Pemilu legislative tersebut, tampak bahwa potensi kekuatan suara capres Jusuf Kalla dan SBY dalam posisi yang nyaris berimbang, yakni sekitar 32 persen. Sementara Megawati ada di bawahnya, yakni sekitar 30,5 persen suara. Tapi itu adalah perolehan suara di Pemilu Legislatif yang tentu saja akan berbeda hasilnya dengan pemilihan Presiden. Nilai jual Pilpres ada pada sosok atau figure capres, sementara Pemilu legislative ada pada sosok caleg itu sendiri dan citra partai. Alhasil, perolehan suara di Pemilu legislative, sesungguhnya hanyalah bermakna untuk legitimasi dalam pencalonan capres agar memenuhi ketentuan Undang-Undang yang mensyaratkan suara minimal 25 persen suara dalam Pemilu Legislatif atau 20 persen perolehan kursi di DPR RI.

KOALISI NGALUR NGIDUL (BAG 2)

Sekarang menapak ke yang selanjutnya. Siapakah mitra koalisi partai Demokrat yang kembali mengusung SBY. Di detik-detik akhir, Demokrat akhirnya menjalin koalisi dengan PKB dan PAN. Detik-detik terakhir, kok bisa? Ya. Karena partai ini juga sedikit kesulitan mencari mitra koalisi. Sebagai incumbent, Demokrat dari awal memang miskin berkomunikasi dengan partai lain untuk mencari mitra koalisi. Bahkan sempat di cap sombong karena dinilai terlalu percaya diri mengusung SBY sendirian. Namun posisi SBY yang menjabat sebagai Presiden memang menjadi beban tersendiri untuk menjalin pertemanan dengan partai lain.

Trauma dengan kondisi koalisi yang tercipta selama pemerintahannya, membuat SBY sangat berhati-hati menentukan mitra koalisi yang akan membantu pemerintahannya kelak. Pengalaman selama ini cukup menjadi pelajaran. Bagaiamana koalisi gemuk yang di gagasnya ternyata justru banyak menjadi batu sandungan dalam efektifitas pemerintahannya. Selama ia menjabat, hanya partai Golkar yang dinilai sedikit konsisten mendukung kebijakan pemerintahannya. Partai lainnya, dinilai lebih pragmatis dan bermuka dua. Keberadaan tokoh-tokoh partai di cabinet SBY – JK ternyata tak cukup ampuh meredam tekanan politik di parlemen terhadap pemerintahaannya. PKS, PKB, PAN, PPP dan PBB, meski sejatinya menjadi mitra koalisi dalam pemerintahan SBY JK, 2004 – 2009, ternyata tak mampu mengawal berbagai kebijakan pemerintah di parlemen.

Sebenarnya, SBY berharap besar koalisi dengan JK terus berlanjut. Namun karena JK terperangkap dan di tekan oleh internal Golkar untuk maju menjadi capres, maka tak ada pilihan lain bagi SBY. Pilihan akhir akhirnya jatuh pada PKB dan PAN. PKB pasca Gus Dur, harus di akui lebih jinak dengan SBY. Sementara PAN tetap mau menjalin koalisi dengan Demokrat tak lebih karena posisinya lebih aman dari pada berkoalisi dengan dua calon lainnya. Nafsu besar Sutrisno Bachir untuk maju menjadi capres hanya tinggal impian karena suara PAN di Pemilu 2009 tak lebih dari 7 persen saja. Maka, untuk amannya, dicari mitra koalisi yang kemungkinan menangnya besar. Keberadaan Hatta Radjasa dan Bambang Sudibyo memuluskan koalisi itu.

Koalisi dengan PKS, SBY tak sudi. SBY sudah kenyang pengalaman dengan partai yang satu ini, yang dinilainya paling membangkang dari partai lainnya, meski tergabung dalam pemerintahan. Karena itu, SBY tak berkeinginan sama sekali menjalin mitra dengan partai Islam yang satu ini. Begitu juga dengan PPP dan PBB. Dua partai ini juga dinilai bermuka dua, khususnya PPP yang di akhir masa pemerintahan terus saja mengusik SBY dengan kritik-kritiknya. Mitra koalisi lain partai Demokrat adalah Partai Keadilan Persatuan (PKP) yang tetap konsisten mendukung dari Pemilu Presiden 2004 lalu.
Lalu, siapa pula pendampingnya SBY untuk maju dalam Pilpres? Mmhh.. pilihan yang sulit.

Yang pasti bukanlah figur dari partai pendukungnya, melainkan dari kalangan professional. Ia adalah Sri Mulyani yang dalam pemerintahan SBY menjadi pelaksana Menko Ekuin dan menteri Keuangan. Karena sulitnya mencari figure dari kalangan partai, SBY akhirnya mengambil jalan tengah ini, meski awalnya sempat mendapat tentangan dari internal demokrat dan mitra koalisinya. SBY sengaja memilih Sri Mulyani, selain karena ia tidak partisan, Sri Mulyani di nilai juga punya kapasitas yang cukup mumpuni untuk mengurus Negara. Ia juga berpotensi mendulang suara dari kaum perempuan, memecah suara Megawati. SBY tak mau berpusing dengan figure dari kalangan parpol, karena di anggap hanya merepotkan dan lebih berorientasi politik, ketimbang memikirkan Negara. Karena itu, dalam pemerintahannya kelak, SBY juga bakal lebih banyak mengisi kabinetnya dari kalangan professional.

Bagi SBY, jatahnya memerintah hanya untuk satu periode. Karena itu, ia tidak punya beban untuk mengambil muka alias mencari simpati demi popularitas di hadapan partai dan di hadapan rakyat. Ia murni bekerja demi Negara, karena tokh pada akhirnya rakyat yang menentukan dan merasakan. Begitulah kira-kira logika sederhana SBY. Mhh.. akhirnya berani untuk tidak popular juga tuh orang..

Lanjut. Sekarang yang ketiga. Mitra koalisi Partai Golkar yang mengusung ketua umumnya Jusuf Kalla sebagai calon Presiden adalah Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Bulan Bintang (PBB). Golkar terbilang sangat lincah dan paling aktif menjalin komunikasi dengan partai lain untuk berkoalisi. Jusuf Kalla juga tak menemui banyak hambatan dalam mencari teman untuk berkoalisi. Jusuf Kalla dinilai sebagai calon alternative selain dua calon lain yang sudah mendeklarasikan diri sejak awal, yakni Megawati dan SBY. Dengan dukungan partai-partai Islam, PPP, PKS, dan PBB, Jusuf Kalla merupakan calon kuat dan punya basis suara yang besar, bila melihat perolehan suara di Pemilu Legislatif. Karenanya, ia menjadi ancaman besar bagi SBY. Teman yang menjadi musuh. Begitulah kira-kira sebutan yang pas buat SBY dan JK yang sama-sama maju dalam bursa capres.

Siapakah calon wakil Presiden yang menjadi pendamping JK. PPP dan PKS, sama-sama berkeinginan menempatkan kadernya menjadi orang nomor dua. Namun akhirnya kompromi di peroleh. PKS kebagian kursi wapres, dan PPP akan di tempatkan beberapa kursi di cabinet. PBB tau diri sajalah. Begitulah politik dagang sapi yang terjadi. Pertanyaannya, siapakah kader PKS yang duduk sebagai calon wakil Presiden. Seperti yang sudah di dengung-dengungkan sejak awal, Hidayat Nur Wahid lah orangnya. Mantan Presiden PKS dan ketua MPR ini menjadi unggulan di internal PKS. Maka, duet JK – HNW menjadi duet yang dinilai pas dan komplit.

3 pasangan capres dan cawapres yang seru dan ideal inilah yang akhirnya bertarung dalam Pilpres 2009. Siapakah yang berpeluang menang? Ikuti terus jalan ceritanya…

KOALISI NGALUR NGIDUL (BAG 1)

Sekarang mari kita menerka-nerka peta koalisi yang akan terjadi dalam Pemilu Pilpres mendatang. Namanya juga menerka-nerka, bisa benar bisa tidak. Prediksi ini juga di buat sesuka dan semau hati. Jadi jangan pusing memikirkannya. Namanya juga penilaian subjektif. Jadi persentase kebenarannya hanya kecil. Tapi kan politik Indonesia memang aneh. Sulit di tebak. Buktinya prediksi para pengamat banyak yang meleset. Nah.. karena itu, siapa tahu pula prediksi di tulisan asal ini malah tepat. He he…

Pertama, siapa saja calon Presiden yang akan bersaing. Kemungkinan besar hanya di ikuti tiga pasang calon. Maklum, Undang-Undang hasil rekayasa partai besar itu memang tak memungkinkan banyak orang bisa bersaing menuju kursi Istana. Kasihan kan, bangsa sebesar ini sedikit memberi kesempatan kepada rakyatnya untuk berkompetisi menjadi Presiden.

Siapa saja ketiga calon itu. Pertama, gampang di tebak, adalah Megawati Sukarno Putri mewakili partai PDI Perjuangan. Kedua, masih gampang di tebak, tak lain adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Siapa satu lagi. Ya.. calon alternative itu tak lain adalah Jusuf Kalla yang berani bercerai dengan SBY mewakili Partai Golkar.

Lantas, siapa calon wakil Presiden yang bakal mendampingi ketiganya. Nah, ini yang sedikit susah. Tapi di buat gampang aja. Dari PDIP, proses penjaringan calon wakil presidennya memang berjalan sangat alot. Maklum, keinginan untuk berkoalisi dengan Partai Golkar tidak terwujud karena partai beringin juga mengincar kursi nomor satu di Negara ini. Keinginan untuk menjadikan Sri Sultan untuk menjadi pendamping Megawati juga tak kesampaian. Sri Sultan tak sudi menerima pinangan moncong putih karena tak mau menurunkan nilai tawarnya menjadi wakil Presiden. Sejak pendeklarasiannya, Sri Sultan konsisten ingin menjadi Presiden. Kengototannya itu tak lain untuk menjaga gengsi saja. Malu dong, raja Jawa harus menjadi orang nomor dua. Itu bisa berarti juga menjilat ludah sendiri. Menjaga marwah jauh lebih baik dari pada Sri Sultan malu karena di nilai hanya mengejar kekuasaan belaka.

PDIP memang partai yang sulit menjalin koalisi dengan partai lain mengingat nilai jual Megawati yang kian rendah. Karena itu, tak heran, hanya partai-partai menengah ke bawah yang sudi berkoalisi dengan partai ini. Katakanlah misalnya Partai Bintang reformasi, Gerindra, Partai Hanura dan sederet partai-partai kecil lainnya. Partai-partai lain yang level menengah ternyata lebih mau berkoalisi dengan calon presiden lainnya. Karena itu pula, penentuan calon wakil presiden yang mendampingi Megawati ibarat mendaki jalan yang terjal.

Meski berkoalisi dengan Partai Hanura dan Gerindra yang sebelumnya sempat di jadikan kuda hitam, termasuk tokoh-tokoh di belakangnya, seperti Wiranto dan Prabowo, namun kedua partai ini tak mau menempatkan tokoh panutannya itu mendampingi Megawati. Maklum saja, Prabowo dan Wiranto, sama seperti Sri Sultan, tak mau menurunkan targetnya menjadi wakil Presiden. Wiranto jelas-jelas tak mau karena menjadi wakil Mega sama dengan membuat malu dirinya sendiri. Mosok bekas calon presiden, mencalonkan diri menjadi calon wakil Presiden. Karir politik Wiranto habis sudah. Namun partainya mau berkoalisi dengan PDIP, karena di nilai masih lebih aman dan tingkat resistensinya pun rendah. Ia tak mau menjalinnya dengan partai Golkar karena trauma di kibuli seperti yang terjadi di Pemilu 2004. Saat menjadi calon Presiden dalam konvensi partai golkar di Pemilu 2004 itu, ia merasa tak di dukung penuh oleh elit partai. Apalagi Jusuf Kalla juga pernah menjadi musuh politiknya dalam konvensi itu.

Bagaimana dengan Gerindra?. Ia mau menitipkan koalisi dengan partai ini karena punya alasan yang hampir sama dengan Hanura. Tapi tak mau menjadikan tokohnya, Prabowo sebagai calon wakil presiden, karena terlalu rendah baginya. Bagi partai baru ini, Pemilu 2009 ini adalah bagian dari uji coba untuk mengukur kekuatan partai. Targetnya adalah pemilu 2014. Karena itu, Prabowo baru bertarung all out dalam Pemilu selanjutnya.

So, siapa dong yang menjadi wakilnya Mega dalam Pilpres mendatang???. Akhirnya adalah seorang Akbar Tanjung. Aneh kan.. itulah politik Indonesia. Memang serba aneh. Tapi pemilihan Akbar memang tak asal pilih, alias berdasarkan kalkulasi politik yang matang juga. Akbar di nilai masih punya kekuatan politik yang lumayan. Ia mewakili orang dari luar jawa, alias dari Sumatera yang punya massa pemilih terbesar kedua setelah pulau Jawa. Ia mantan ketua umum Golkar yang masih punya pengikut militant, baik di internal golkar maupun di akar rumput, khususnya di sekitar kawasan kelahirannya, Sumatera utara.

Setelah gagal dalam penjaringan calon presiden di partai Golkar, alias kalah dari Jusuf Kalla, Akbar Tanjung banting setir mencari mitra koalisi. NIat bergandengan dengan SBY tak tercapai, maka Megawati yang menjadi sasaran selanjutnya. Ternyata berhasil. PDIP berkeyakinan Akbar punya potensi kuat untuk memenangkan Megawati menjadi Presiden. Agaknya PDIP belajar pengalaman dari kemenangan SBY saat menggandeng Jusuf Kalla yang dari Golkar dalam Pemilu 2004. Kehadiran Akbar, di harapkan, bisa memecah suara partai beringin sekaligus mencuri suara di pulau Sumatera. Sebuah pilihan yang masuk akal dan penuh dengan perhitungan pasti. He he serius lo..Apalagi sosok Akbar bisa di terima oleh partai-partai lain mitra koalisi PDIP.