SBY VS JK = ???

Jusuf Kalla, akhirnya mengungkapkan kesediaannya untuk maju dalam bursa calon Presiden dari partai Golkar dalam Pemilu Presiden mendatang. Meski penabalannya secara resmi baru akan dilakukan setelah Pemilu Legislatif, tapi hampir bisa dipastikan Jusuf Kalla akan berhadapan dengan Megawati dan SBY dalam perebutan kursi kepresidenan. Maka, ketiga tokoh inilah yang nantinya akan mengisi kertas suara dalam Pemilu Presiden sekaligus menutup peluang tokoh lain untuk ikut bertarung. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak calon Presiden dari kalangan independent dan pencalonan Presiden yang hanya boleh dari partai yang mampu meraih suara minimal 20 persen dari total pemilih, yang menjadi alasannya.

Keputusan Jusuf Kalla yang menerima desakan pengurus daerah untuk maju dalam bursa capres, tentu, berdampak pada peta politik nasional. Bagaimanapun, keputusan JK itu terbilang mengejutkan banyak pihak. Selama ini, JK justru tampak ‘mesra’ dengan SBY dan karenanya duet ini di perkirakan akan tetap menjadi calon kuat dalam Pilpres mendatang. Meski hubungan keduanya sempat ‘panas’ akibat statement dari wakil ketua umum partai Demokrat, Achmad Mubarok, tentang suara Golkar yang hanya 2,5 persen, belakangan hubungan tersebut kembali baik. SBY langsung turun tangan mengklarifikasi dan menyatakan persoalan tersebut selesai.

Namun harus di akui, pernyataan salah satu petinggi Partai Demokrat itu menjadi titik kulminasi dari kekesalan Golkar dengan perlakuan yang mereka terima selama ini. Golkar yang menjadi mitra utama pemerintah seolah menjadi bumper ketika pemerintah menghadapi persoalan pelik dalam hal politik dan ekonomi. Salah satunya adalah terhadap kebijakan kenaikan harga BBM selama pemerintahan SBY – JK. Namun Golkar merasa di tinggalkan ketika Partai Demokrat mengklaim berbagai keberhasilan pemerintahan SBY – JK. Ini terlihat dengan banyaknya iklan2 Demokrat di media TV. Beberapa elit Golkar, khususnya faksi Surya Paloh, tampaknya juga sudah lama ingin menceraikan JK dari SBY dengan kondisi tersebut. Namun semua kegerahan beberapa petinggi Golkar seolah menghadapi jalan buntu karena JK masih belum merestuinya.

Pernyataan JK yang bersedia di calonkan itu sesungguhnya hanyalah persoalan momentum saja. Kalaupun ia selama ini masih enggan maju sebagai capres, itu tak lebih hanya menjaga hubungan baik dengan SBY dalam menjalankan roda pemerintahan. JK lebih menjaga fatsoen politik, menyelamatkan kepentingan lebih besar, yakni membuat pemerintahan tetap solid hingga akhir masa jabatan. Namun, desakan dari pengurus daerah dan elit partai di tambah konstelasi politik di internal partai Golkar, membuat JK akhirnya tak kuasa menghindar.
Satu hal lain yang menjadi alasan JK adalah menjaga keutuhan partai golkar dari pengaruh luar yang terus berusaha memecah kesatuan Golkar. Tak bisa di pungkiri, beberapa tokoh Golkar masih berharap mendapat peluang menjadi capres dari partai beringin ini. Sebut saja Sri Sultan Hamengkubuwono dan Akbar Tanjung. Kondisi partai Golkar yang bisa dikatakan gamang tersebut itu juga di manfaatkan oleh partai lain untuk berusaha memecah belah. Tokoh-tokoh partai Golkar bisa saja di lirik dan di rangkul oleh partai lain untuk menjadi capres atau bisa juga cawapres. PDIP adalah salah satu partai yang berusaha menarik suara Golkar dalam pemilu presiden mendatang. Sadar akan kondisi tersebut, JK tampaknya memang lebih baik mendaklarasikan sejak awal, tanpa harus menanti hasil Pemilu Legislatif lebih dulu.

Meski JK menyatakan bahwa kesediaanya dirinya maju sebagai capres tak akan mempengaruhi hubungan dan kerja dalam pemerintahan, khususnya dengan SBY, tapi tak bisa di hindari hal ini berdampak pada pemerintahan. Secara psikologis, sangat sulit rasanya lari dari rasa canggung ketika teman satu tim kita justru kelak menjadi musuh. Sulit rasanya menjaga kekompakan tatkala teman sendiri di sadari nantinya justru menjadi pesaing untuk merebut kursi yang sama-sama di inginkan.

Persoalan timbul ketika misalnya salah satu dari SBY atau JK melakukan aktivitas kunjungan ke daerah. Masing-masing mengklaim bahwa keberhasilan kerja di bidang tertentu merupakan kerja keras satu pihak, sementara di seberang sana, pihak lain juga mengklaimnya. Sulit rasanya membayangkan ketika sebuah kebijakan strategis yang menyangkut kepentingan rakyat mengharuskan mereka bertemu dan kemudian menghasilkan sebuah keputusan.

Dalam keseharian pemerintahan di cabinet, sulit rasanya menghindari tampilnya blog SBY dan blog JK. Padahal isu ini saja sudah hangat ketika keduanya masih belum menyatakan akan bertarung dalam Pilpres mendatang. Sulit pula rasanya membayangkan ketika kampanye, SBY – JK berada di posisi berbeda dan tidak terjadi saling sindir dan ejek, untuk menjatuhkan saingannya. Secara praktis, kondisi-kondisi ini tampaknya akan terus mewarnai, meski JK dan SBY telah sama-sama menyatakan bahwa mereka akan tetap solid dan menjaga etika demokrasi sampai pemerintahannya usai.

Memang, harus di akui, penilaian ini masihlah terlaku dini. Politik, bukanlah perkara matematis yang semuanya bisa di perhitungkan dan di prediksikan secara sederhana. Banyak factor yang tentu saja bisa merubah lagi konstelasi politik nasional, khususnya peta persaingan menuju kursi RI1.

Misalnya, bisa saja JK terjungkal dalam hasil akhir survey internal Golkar dan justru muncul kader golkar lainnya untuk maju dalam Pilpres. Apalagi, bila survey berlangsung secara jujur dan transparan, rasa-rasanya suara untuk JK akan bersaing ketat dan bukan tak mungkin malah bisa di kalahkan oleh Sri Sultan, Akbar Tanjung, Surya Paloh atau kader Golkar lainnya. Bukan tak mungkin pula, desakan dari pengurus daerah agar JK maju dalam peta persaingan capres adalah jebakan politik, untuk satu missi tertentu. Misalnya saja untuk memunculkan satu tokoh yang telah di plot maju dalam Pipres.

Atau, jebakan itu di buat untuk menaikkan nilai tawar partai golkar dan elit partai golkar di hadapan dua capres kuat, yakni SBY dan Megawati. Sadar bahwa tidak ada tokoh golkar yang kuat dan popular saat ini, rasanya akan lebih aman jika Golkar tetap bermain di level kursi wakil Presiden. Ketegasan dari partai peminang, baik PDIP maupun Demokrat, di harapkan akan segera muncul setelah scenario pemunculan JK sebagai Capres di gulirkan. Entahlah.. namanya juga politik.

ABS (ASAL BUKAN S…)

Pernyataan Presiden SBY tentang adanya Jenderal Angkatan Darat yang bergabung dalam tim sukses salah satu calon Presiden dan isu ABS (Asal bukan Presiden S…) menimbulkan pro kontra. SBY berharap bahwa TNI Polri tetaplah harus netral dalam Pemilu, baik legislatif dan juga presiden. Bagi banyak politisi dengan pengamat, pernyataan SBY ini di nilai tidaklah arif dan bisa memicu konflik. SBY di anggap juga panic karena mengeluarkan pernyataan yang tidak berdasar dan hanya bersumber dari isu yang tidak jelas. Apalagi pernyataan ini dilontarkan di depan public dan pers.

Lantas, sebodoh itukah SBY dalam mengeluarkan pernyataan? Jawabnya tidak. SBY bukanlah anak kemarin sore yang bisa sembarangan mengeluarkan pernyataan tidak berdasar dan punya dampak politis yang luas. Apalagi, selama ini, SBY justru seringkali terlihat hati-hati dalam mengeluarkan pernyataan. Lalu, kepada siapakah tuduhan itu sebenarnya di alamatkan? Tentu akan sulit untuk menjawabnya. Yang pasti, tidak mungkin SBY mengeluarkan pernyataan jika itu tidak factual atau juga tidak punya maksud, apalagi di sampaikan di depan umum sehingga dengan mudah di kutip oleh pers.

Pemilu presiden mendatang, sama seperti pemilu presiden 2004, akan di warnai oleh kehadiran tokoh-tokoh militer yang akan bertarung memperebutkan kursi RI1. Selain SBY, nama Wiranto, Prabowo, Sutiyoso dan Slamet Subiyanto adalah beberapa nama lainnya. Dari keempatnya, hanya Sutiyoso dan Slamet Subiyanto yang berawalan S. Di luar tokoh militer, ada nama Sri Sultan yang juga berawalan S. Kalaulah, inisial S ini dialamatkan pada tokoh militer, dan itu adalah Sutiyoso dan Slamet Subiyanto, rasanya adalah sesuatu yang mustahil. Keduanya hanya punya peluang kecil untuk bertarung dalam pemilu presiden. Namanya masih tenggelam di antaranya nama-nama tokoh militer lainnya, seperti Wiranto atau Prabowo. Apalagi bila di pertandingkan dengan Megawati dan Sri sultan, rasanya juga masih terlalu jauh.

Kalau demikian, rasanya inisial S itu tidak lain adalah Susilo Bambang Yudhoyono sendiri. Karena itu, bisa jadi slogan ABS itu adalah bagian dari persaingan tokoh-tokoh militer yang akan bertarung dalam Pilpres. Menguatnya nama SBY untuk kembali memenangi pemilu Presiden mendatang, membuat gentar banyak tokoh yang akan ikut bertarung. Sejauh itukah?
Sebenarnya, istilah ABS tidak muncul kali ini saja. Istilah ini sempat muncul pada saat pemilu Presiden 2004 yang lalu. Ceritanya bersumber dari Yahya Ombara, pengurus Partai Keadilan dan Persatuan (PKP). Menjelang pemilu, di internal PKP muncul nama SBY untuk di jagokan dalam pemilu Presiden. Namun namanya sempat di tolak oleh petinggi PKP, yaitu Sang ketua partai, Jendral Edi Sudrajat dan mantan Wakil Presiden, Try Sutrisno. Saat itu, kedua jendral ini lebih menginginkan agar SBY bergabung saja dengan Wiranto untuk mendukung pencalonan Wiranto sebagai capres. Tokh Wiranto hanya berkeinginan menjabat untuk satu periode saja. Setelah itu, tahun 2009, barulah giliran SBY.

Maka, di beberapa elit dan pensiunan TNI saat itu, nama Wiranto lebih di inginkan untuk menjadi Presiden ketimbang SBY. Munculah gerakan ABS (Asal Bukan Susilo Bambang Yudhyono). Gerakan ini semakin menguat seiring dengan semakin berkibarnya nama SBY karena telah membawa partai demokrat mempunyai suara yang cukup besar dalam pemilu 2004.

Konflik di internal TNI saat itu semakin panas ketika SBY, di hadapan Tri Sutrisno dan Edi Sudrajat, tetap berkeinginan maju sebagai calon presiden. “Saya sudah terlanjur memakai baju perang karena saya sudah berada di medan perang. Karena itu, biarlah rakyat yang akan menentukan siapa yang akan menjadi pemenang dalam pesta demokrasi nanti…” pernyataan SBY yang di nilai mbalelo itu tentu membuat panas kuping beberapa petinggi TNI.
Meski demikian, Hasil rapat nasional PKP memutuskan Partai itu ikut berkoalisi mendukung SBY – JK dalam Pilpres. Suara daerah lebih menentukan karena saat itu pengurus pusat di anggap sudah tidak memiliki wibawa lagi.

Maka, ketika kini istilah ABS kembali di munculkan SBY, tampaknya sasaran tembaknya tidak lah jauh dari para militer yang saat ini tengah berkemas menuju medan perang Pilpres Juli mendatang. 2 tokoh kuat, Wiranto dan Prabowo, tampaknya yang masih punya pengaruh kuat di kalangan militer.

Tapi, nama Prabowo, kini semakin menjadi bahan pembicaraan karena terus menguat dengan partai Gerindranya. Dalam beberapa survey, nama Prabowo selalu masuk dalam lima besar dan di prediksi bisa menjadi kuda hitam dalam pilpres mendatang. Apakah SBY khawatir dengan kekuatan yang dimiliki oleh Prabowo cs.

Adalah bukan rahasia, menguatnya pamor Prabowo saat ini tidak terlepas dari orang-orang militer yang masih setia dengan dirinya. Prabowo di kenal sebagai perwira tinggi TNI yang punya pengikut militan dan loyal. Sebagai mantan petinggi di Kostrad, Prabowo tahu betul bagaimana memanage sebuah tim untuk bisa mengalahkan musuh-musuh politiknya. Beberapa nama mantan Jendral, di sebut-sebut ikut membidani Gerindra dan pencapresan Prabowo. Nama Muchdi PR, adalah satu di antaranya. Setelah lepas terjerat dari tuduhan sebagai biang pembunuh aktivis Munir, Muchdi secara terang-terangan mengaku akan all out terjun ke daerah untuk mensukseskan Gerindra.

Sekali lagi, pernyataan SBY di depan public tentang ‘gerakan’ ABS, bukanlah sesuatu kecerobohan SBY, namun justru dengan cara di umbar ke mass medialah, maka para ‘penggerak’ itu tidak punya ruang yang cukup luas lagi untuk menjalankan aksinya. Maka, selain ingin membuat suasana yang kondusif dalam Pilpres mendatang, SBY sesungguhnya punya pesan yang penting bagi petinggi TNI dan Polri, bahwa netralitas dan profesionalitas tetap harus di junjung tinggi.

POLITIK PECAH BELAH ALA PDIP

Rakernas PDIP telah berakhir kamis malam yang lalu. Tapi hajatan besar partai moncong putih itu tak berhasil memilih satu orang yang akan di sandingkan dengan Megawati sebagai calon Wakil Presiden. PDIP hanya menominasikan 5 orang yang akan di pilih lagi untuk di tetapkan sebagai wakil Mega untuk bertarung dalam Pilpres Juli mendatang. Sebuah antiklimakskah?, atau memang di sengaja oleh elit PDIP untuk meng-ambang-kan persoalan ini demi satu kepentingan tertentu.

Bisa jadi, elit PDIP tampaknya memang sengaja mengambangkan nama Wakil Presiden yang akan mereka usung. Ini buah dari kekhawatiran mereka akibat menguatnya peluang SBY untuk kembali memenangkan pertarungan dalam Pilpres mendatang. Apalagi sinyalemen SBY kembali merangkul JK untuk Pilpres menguat. Hasil survey beberapa lembaga memperlihatkan bahwa hasil incumbent ini berada pada urutan paling atas untuk kembali terpilih sebagai presiden dan wakil presiden.

Bagi PDIP, tak ada cara lain selain memecah kesolidan SBY JK. Maka di tariklah Sultan sebagai figure yang bisa memecah konsentrasi Partai Golkar. Harapannya, tak hanya sekedar memecah konstrasi suara partai golkar di tingkatan grass roat. Tapi di tingkatan elit partai golkar, paling tidak hal ini akan membuat gerah dan bisa menimbulkan konflik di sesama elit partai. Salah seorang pengurus partai Golkar, Muladi, paling tidak telah terpancing dengan trik ini. Di media massa, mantan Menteri Kehakiman ini membuat pernyataan bahwa Sultan di anggap telah membelot dan tidak etis karena merapat ke PDIP. Sultan, baginya harus di beri sanksi tegas. Ini memperlihatkan bahwa benih konflik itu sudah muncul, seperti yang di skenariokan elit PDIP.

Nama Sultan di anggap lebih strategis dan menjual di internal golkar. Sebelumnya PDIP sempat melirik tokoh golkar lainnya, yaitu Fadel Muhammad. Tapi karena figurnya yang di anggap belum begitu mengakar dan berpengaruh, maka perlahan gubernur Gorontalo ini pun di tinggalkan. Ini semua adalah bagian dari strategi PDIP agar Golkar tidak lagi berfokus pada JK yang hanya akan di tempatkan mendampingi SBY. Bila JK cerai dengan SBY, maka besarlah peluang bagi Mega.

Tak hanya Fadel, nama Surya Paloh juga sempat muncul dari beberapa nama yang di usulkan daerah. Sebagai Ketua Dewan Pembina, pemilik Metro TV ini, dalam beberapa hal, berbeda “keyakinan” dengan JK. Surya Paloh juga di anggap sebagai pemimpin satu faksi yang ada di pengurus pusat Golkar. Apalagi, kedekatan Surya Paloh dengan Taufik Kiemas bukan rahasia umum lagi. Karena itu, Surya Paloh bisa menjadi figur yang di manfaatkan untuk memecah belah kesatuan di partai beringin.

Kenapa harus Golkar? Karena partai inilah yang membuat posisi SBY mampu bertahan dalam membentuk pemerintahan. Sebagai partai pemenang pemilu dan mendominasi di kursi Legislative, partai golkar punya pengaruh cukup besar dalam memback up posisi pemerintahan SBY. Kekuatan ini, bagi PDI haruslah di lemahkan. Karena itu, Taufik kiemas beberapa kali sempat melontarkan ide koalisi PDIP – Golkar sebagai koalisi ideal untuk membentuk pemerintahan ke depan.

Pertama kali, niat untuk menggalang koalisi dua partai besar ini terwujud dalam pertemuan di Medan. Taufik Kiemas dan Surya Paloh seakan menyatakan deklarasi bahwa Golkar dan PDIP akan membentuk koalisi dalam Pipres 2009. Pertemuan berlanjut dengan pertemuan beberapa kali setelahnya. Namun pertemuan itu terhenti setelah JK merasa tidak nyaman dengan aksi Surya Paloh yang di anggap melampaui kapasitasnya. Maka, wacana unifikasi dua partai besar itu tinggal wacana.

Namun tak berhenti sampai situ. Taufik Kiemas tetap berkeinginan mewujudkan mimpi indahnya itu. Maka, apa yang di lakukan PDIP dengan mengobrak–abrik orang-orang golkar untuk masuk ke lingkaran Megawati adalah bagian dari strategi lainnya untuk mewujudkan koalisi itu.

Namun, ternyata tak hanya Golkar yang menjadi sasaran tembak. TNI dan Polri juga tampaknya mulai di seret-seret. Kemunculan nama Jendral Djoko Santoso, Panglima TNI dan mantan Kapolri, Sutanto mengisyaratkan hal itu. Kesolidan TNI Polri dalam pemerintahan SBY di nilai juga menjadi ancaman. Maka, di bawalah nama-nama petinggi TNI Polri untuk di bawa-bawa ke ranah politik praktis. Targetnya, tentu saja akan timbul pertentangan, tidak hanya antara SBY dengan petinggi TNI Polri, tapi juga sesama elit di TNI Polri itu sendiri.
Yang menggembirakan, tentu saja bagi PDIP, karena strategi yang mereka lakukan, dalam beberapa hal berhasil. Selain reaksi dari Muladi, seperti yang telah tertulis di atas, elit partai beringin juga seolah kebakaran jenggot. Ini terlihat dengan pernyatan Wakil ketua umumnya Agung Laksono. Dari mulutnya, di ketahui bahwa partai ini akan segera menggelar rapat konsultasi nasional pertengah Februari ini. Ini sebagai respon dari dinamika politik yang bergerak cepat detik per detik. Demikian kira-kira ungkapan Agung Laksono di media. Partai ini seolah takut ketinggalan gerbong karena PDIP telah menarik loko nya.

Dalam rapat konsultasi nasional itu, bisa jadi akan keluar rekomendasi tentang figure calon presiden dan wakil presiden. Opsinya, tetap mempertahankan SBY-JK, atau mengusung kader golkar sebagai capres sebagai calon alternatif di luar dua figure yang telah di kenal sebelumnya, SBY - Mega. Opsi mengusung calon alternatif, belakangan, tampaknya mulai menguat. Apalagi desakan dari beberapa partai, seperti PKS, tampaknya membuat ‘panas’ pengurus Golkar. JIka nantinya mengusulkan calon alternative, maka inilah yang sesungguhnya di inginkan oleh PDIP. Yaitu bercerainya JK dari SBY.

Ontahlah..