Awalnya adalah sebuah hajatan besar dengan kemasan “Silaturahmi Nasional PDIP – Golkar “ yang berlangsung di Tiara Convention Centre, Medan, pada 20 Juni 2007. Pertemuan yang di gagas oleh kedua partai terbesar itu di hadiri oleh Surya Paloh yang mewakili Partai Golkar dan Taufik Kiemas mewakili PDI Perjuangan. Pertemuan bertajuk Koalisi Kebangsaan itu menjadi berita besar karena di nilai menjadi cikal bakal koalisi dua partai besar dalam Pemilu Presiden di tahun 2009. Di Medan sendiri, pertemuan itu menjadi semacam sinyal bahwa dua partai itu akan berkoalisi dalam Pilkada, untuk memilih Gubernur Sumater Utara. Maka, antusiasme kader dan suasana persaingan dalam Pilkada di Sumut itu seolah mencair. Ketua DPD Golkar Sumut, Ali Umri dan Ketua DPW PDIP Sumut, Rudolph Pardede, duduk berdampingan mesra. Tersirat makna bahwa mereka akan senasib sepenanggungan dalam pemilihan langsung Gubernur Sumatera Utara.
Namun, apa yang terjadi kemudian adalah jauh dari kenyataan. Dalam perebutan kursi nomor satu di Sumatera utara itu, Golkar dan PDIP berjalan-sendiri-sendiri, dan malah terlibat persaingan yang cukup ketat. PDIP, setelah melalui perdebatan yang alot dan harus sampai di intervensi oleh DPP, akhirnya menjagokan Letjend Tri Tamtomo Panggabean sebagai calon gubernur. Sementara Golkar mengajukan Ketua DPD Sumut, Ali Umri untuk maju sebagai calon Gubernur. Harapan dan keinginan untuk berkoalisi itu akhirnya berakhir anti klimaks. Bahkan jagoan kedua partai ini tak mampu memenangkan kursi Gubernur sama sekali. Yang tinggal hanyalah bibit perpecahan.
PDIP SUmut pecah karena sebagian kader menginginkan Rudolp Pardede sebagai calon Gubernur. Sementara Golkar yang tak puas dengan keputusan menjagokan Ali Umri, sebagian kadernya mencalonkan melalui partai lain. Belakangan, kader Golkar, Syamsul Arifin yang di calonkan koalisi Partai Islam : PPP dan PKS akhirnya unggul meraih suara mayoritas dan duduk sebagai Gubernur Sumut terpilih.
Pertemuan bertajuk Koalisi Kebangsaan berlanjut di Palembang, Sumatera Selatan, sebulan kemudian. Dengan mengusung semangat yang sama, koalisi jangka pendek di harapkan juga terbentuk dalam pemilihan Gubernur Sumatera Selatan. Namun apa yang terjadi setelah itu teryata senada dan seirama dengan yang terjadi di Sumatera Utara. Golkar berjalan sendiri dengan mengusung Alex Noerdin sebagai jagoannya, sementara PDIP mengusung incumbent Syahrial Oesman sebagai calon Gubernur. Di akhir cerita, jagoan dari Golkar lah yang unggul dan memenangkan pertarungan.
Lantas, bisakah dua fakta di atas menjadi cermin dalam pertemuan besar yang berlangsung kemarin (12/2) antara Megawati dan Jusuf Kalla. Tentu bisa. PDIP dan Golkar, dalam pernyataannya di depan media, boleh saja berkoar-koar bahwa koalisi dua partai besar ini tak lama lagi akan terwujud. Surya Paloh dan Taufik Kiemas boleh saja bermesraan dan ketawa-ketawi di Metro TV, dan menganggap bahwa koalisi hanya tinggal menunggu waktu. Semua jajaran pengurus dua partai ini bisa saja berdalih macam-macam, bahwa pertemuan antara Mega-Jk adalah awal dan akan terus berkelanjutan untuk mewujudkan pemerintahan yang kuat demi rakyat.
Padahal, persoalan yang timbul kemudian pastinya tidaklah semudah yang di bayangkan. Satu titik persoalan yang paling mudah di tebak yang akan menjadi penghambat koalisi dua partai ini adalah pengkerucutan calon presiden yang akan di usung. Bohong besar jika bicara kerjasama, bahkan sampai pada penandatangan lima kesepakatan, tidak akan mewujud dalam pembentukan satu pemerintahan. Bagaimana mungkin kerjasama bisa di lakukan, bila yang satu berada di dalam pemerintahan sementara yang satunya lagi di luar. Karena itu, mau tidak mau, suka tidak suka, kedua partai harus bisa menyepakati siapa calon presiden dan wakil yang akan di usung. Meski hal itu baru akan di bicarakan setelah Pemilu Legislatif, namun tidaklah mudah menentukan satu nama.
Taruhlah Golkar mengungguli suara PDIP dalam Pemilu Legislatif, maukah Mega menjadi wakilnya JK. Atau sebaliknya, maukah JK menjadi wakilnya Mega. Rasanya sulit membayangkan Mega menjadi calon wakil Presiden mendampingi Jusuf Kalla.
Menyatukan dua partai besar memang sangat strategis untuk mewujudkan pemerintahan yang kuat. Namun hal itu menjadi sulit karena kedua partai punya ego masing-masing. Belum lagi di tingkatan kader partai di akar rumput, bisakah menerima kenyataan jika ketua umumnya menjadi orang kedua. Belum lagi membicarakan pada tataran teknis lainnya. Pengalaman dari Pilkada di dua propinsi di atas, Sumut dan Sumsel, rasanya bisa menjadi cermin yang cukup jelas.
Karena itu, apa yang berlangsung kemarin, pertemuan antara JK dan Mega, sesungguhnya tak lebih untuk memuaskan dahaga Surya Paloh dan Taufik Kiemas. Dua elit partai ini dari awal adalah sosok yang paling berambisi menyatukan kedua partai. Dua sosok inilah yang menggagas pertemuan di Medan dan Palembang. Motivasi Taufik Kiemas, rasanya sangat mudah di tebak, yakni menjadikan tokoh Golkar menjadi orang kedua yang akan mendampingi Mega dalam Pemilu Presiden mendatang. Koalisi dua partai ini tentu sangat menguntungkan bagi PDIP dan memiliki potensi menang yang luar biasa di banding jika partai ini mengambil kader dari partai lain.
Namun motivasi Surya Paloh rasanya memang sangat sulit di raba. Jikalah misinya adalah menempatkan kader Golkar menjadi orang nomor dua di bawah Mega, lantas apa bedanya dengan kondisi saat ini di mana JK menjadi wakilnya SBY. JIka ingin menempatkan PDIP di bawah Golkar, rasanya sangat sulit di terima karena Mega menjadi Capres adalah harga mati bagi partai ini. Atau jangan-jangan, Surya Paloh malah punya missi terselubung, ingin menjadikan dirinya yang justru maju dari internal Golkar. Entahlah..
Bagaimana sebenarnya posisi JK di internal Golkar. Inilah sumber masalahnya. Posisi JK yang lemah di Golkar menyebabkan JK lebih takluk pada strategi yang di rancang Surya paloh dan faksinya yang ada di Golkar. JK seolah terjepit pada posisi yang tidak menguntungkan karena dia di tekan kanan dan kiri. Soliditas Partai beringin tampaknya memang hanya di permukaan saja. Partai ini, dengan banyaknya kader potensial, sangat sulit menghindari adanya friksi dan faksi. Ada kekuatan Jusuf Kalla, Surya Paloh, Agung Laksono dan bahkan Akbar Tanjung. Pernyataan JK yang maju menjadi capres sebenarnya adalah tekanan yang di buat kalangan daerah atas skenario yang telah di susun rapi oleh satu faksi di Golkar. Hal ini, tentu saja, di perparah oleh sikap “angkuh” yang di tunjukkan mitra koalisinya, yakni Partai Demokrat.
Karena itu, keinginan koalisi PDIP dan Golkar akan semakin menunjukkan faksi-faksi di partai itu.
Satu hal yang bisa saja luput dari perhatian elit Golkar, bahwa wacana koalisi dua partai besar ini akan menguntungkan capres lainnya, yakni SBY. Wacana koalisi ini akan mempermudah lahirnya “musuh bersama” di kalangan partai lainnya. Karena itu, ini akan memudahkan SBY dengan Demokratnya untuk memunculkan satu koalisi tandingan. Dan itu, secara tersirat, sudah di sampaikan oleh salah satu elit PKS. Ada kemungkinan PKS akan merapat ke SBY jika koalisi PDIP dan Golkar terus bergulir. Dan ini tentu akan di ikuti oleh partai-partai menengah lain. Akan sulit membayangkan partai menengah akan ikut bergabung di koalisi PDIP – Golkar, karena pasti kepentingan mereka akan sulit di tampung di koalisi besar itu..
0 komentar:
Poskan Komentar