Rakernas PDIP telah berakhir kamis malam yang lalu. Tapi hajatan besar partai moncong putih itu tak berhasil memilih satu orang yang akan di sandingkan dengan Megawati sebagai calon Wakil Presiden. PDIP hanya menominasikan 5 orang yang akan di pilih lagi untuk di tetapkan sebagai wakil Mega untuk bertarung dalam Pilpres Juli mendatang. Sebuah antiklimakskah?, atau memang di sengaja oleh elit PDIP untuk meng-ambang-kan persoalan ini demi satu kepentingan tertentu.
Bisa jadi, elit PDIP tampaknya memang sengaja mengambangkan nama Wakil Presiden yang akan mereka usung. Ini buah dari kekhawatiran mereka akibat menguatnya peluang SBY untuk kembali memenangkan pertarungan dalam Pilpres mendatang. Apalagi sinyalemen SBY kembali merangkul JK untuk Pilpres menguat. Hasil survey beberapa lembaga memperlihatkan bahwa hasil incumbent ini berada pada urutan paling atas untuk kembali terpilih sebagai presiden dan wakil presiden.
Bagi PDIP, tak ada cara lain selain memecah kesolidan SBY JK. Maka di tariklah Sultan sebagai figure yang bisa memecah konsentrasi Partai Golkar. Harapannya, tak hanya sekedar memecah konstrasi suara partai golkar di tingkatan grass roat. Tapi di tingkatan elit partai golkar, paling tidak hal ini akan membuat gerah dan bisa menimbulkan konflik di sesama elit partai. Salah seorang pengurus partai Golkar, Muladi, paling tidak telah terpancing dengan trik ini. Di media massa, mantan Menteri Kehakiman ini membuat pernyataan bahwa Sultan di anggap telah membelot dan tidak etis karena merapat ke PDIP. Sultan, baginya harus di beri sanksi tegas. Ini memperlihatkan bahwa benih konflik itu sudah muncul, seperti yang di skenariokan elit PDIP.
Nama Sultan di anggap lebih strategis dan menjual di internal golkar. Sebelumnya PDIP sempat melirik tokoh golkar lainnya, yaitu Fadel Muhammad. Tapi karena figurnya yang di anggap belum begitu mengakar dan berpengaruh, maka perlahan gubernur Gorontalo ini pun di tinggalkan. Ini semua adalah bagian dari strategi PDIP agar Golkar tidak lagi berfokus pada JK yang hanya akan di tempatkan mendampingi SBY. Bila JK cerai dengan SBY, maka besarlah peluang bagi Mega.
Tak hanya Fadel, nama Surya Paloh juga sempat muncul dari beberapa nama yang di usulkan daerah. Sebagai Ketua Dewan Pembina, pemilik Metro TV ini, dalam beberapa hal, berbeda “keyakinan” dengan JK. Surya Paloh juga di anggap sebagai pemimpin satu faksi yang ada di pengurus pusat Golkar. Apalagi, kedekatan Surya Paloh dengan Taufik Kiemas bukan rahasia umum lagi. Karena itu, Surya Paloh bisa menjadi figur yang di manfaatkan untuk memecah belah kesatuan di partai beringin.
Kenapa harus Golkar? Karena partai inilah yang membuat posisi SBY mampu bertahan dalam membentuk pemerintahan. Sebagai partai pemenang pemilu dan mendominasi di kursi Legislative, partai golkar punya pengaruh cukup besar dalam memback up posisi pemerintahan SBY. Kekuatan ini, bagi PDI haruslah di lemahkan. Karena itu, Taufik kiemas beberapa kali sempat melontarkan ide koalisi PDIP – Golkar sebagai koalisi ideal untuk membentuk pemerintahan ke depan.
Pertama kali, niat untuk menggalang koalisi dua partai besar ini terwujud dalam pertemuan di Medan. Taufik Kiemas dan Surya Paloh seakan menyatakan deklarasi bahwa Golkar dan PDIP akan membentuk koalisi dalam Pipres 2009. Pertemuan berlanjut dengan pertemuan beberapa kali setelahnya. Namun pertemuan itu terhenti setelah JK merasa tidak nyaman dengan aksi Surya Paloh yang di anggap melampaui kapasitasnya. Maka, wacana unifikasi dua partai besar itu tinggal wacana.
Namun tak berhenti sampai situ. Taufik Kiemas tetap berkeinginan mewujudkan mimpi indahnya itu. Maka, apa yang di lakukan PDIP dengan mengobrak–abrik orang-orang golkar untuk masuk ke lingkaran Megawati adalah bagian dari strategi lainnya untuk mewujudkan koalisi itu.
Namun, ternyata tak hanya Golkar yang menjadi sasaran tembak. TNI dan Polri juga tampaknya mulai di seret-seret. Kemunculan nama Jendral Djoko Santoso, Panglima TNI dan mantan Kapolri, Sutanto mengisyaratkan hal itu. Kesolidan TNI Polri dalam pemerintahan SBY di nilai juga menjadi ancaman. Maka, di bawalah nama-nama petinggi TNI Polri untuk di bawa-bawa ke ranah politik praktis. Targetnya, tentu saja akan timbul pertentangan, tidak hanya antara SBY dengan petinggi TNI Polri, tapi juga sesama elit di TNI Polri itu sendiri.
Yang menggembirakan, tentu saja bagi PDIP, karena strategi yang mereka lakukan, dalam beberapa hal berhasil. Selain reaksi dari Muladi, seperti yang telah tertulis di atas, elit partai beringin juga seolah kebakaran jenggot. Ini terlihat dengan pernyatan Wakil ketua umumnya Agung Laksono. Dari mulutnya, di ketahui bahwa partai ini akan segera menggelar rapat konsultasi nasional pertengah Februari ini. Ini sebagai respon dari dinamika politik yang bergerak cepat detik per detik. Demikian kira-kira ungkapan Agung Laksono di media. Partai ini seolah takut ketinggalan gerbong karena PDIP telah menarik loko nya.
Dalam rapat konsultasi nasional itu, bisa jadi akan keluar rekomendasi tentang figure calon presiden dan wakil presiden. Opsinya, tetap mempertahankan SBY-JK, atau mengusung kader golkar sebagai capres sebagai calon alternatif di luar dua figure yang telah di kenal sebelumnya, SBY - Mega. Opsi mengusung calon alternatif, belakangan, tampaknya mulai menguat. Apalagi desakan dari beberapa partai, seperti PKS, tampaknya membuat ‘panas’ pengurus Golkar. JIka nantinya mengusulkan calon alternative, maka inilah yang sesungguhnya di inginkan oleh PDIP. Yaitu bercerainya JK dari SBY.
Ontahlah..
0 komentar:
Poskan Komentar