Mampukah Ekonomi Indonesia Mengejar Doi Moi Vietnam

Bangsa ini, sedikit demi sedikit sudah bisa tersenyum. Meski masih di hadapkan pada kenyataan mahalnya beberapa harga bahan pokok, antrian minyak tanah di banyak tempat, pengangguran dan persoalan ekonomi kerakyatan lainnya, tapi tampaknya angka-angka optimis menuju taraf ekonomi yang lebih baik lagi menyeruak di tengah kesuraman itu. Paling tidak hal ini terlihat dari angkat-angkat yang di tunjukkan lembaga resmi pemerintah.Berbagai indicator ekonomi makro Indonesia menunjukkan angka-angka positif.



LIhat saja pertumbuhan ekonomi bangsa ini pada tahun 2007 mencapai 6,30 persen. Sebuah pencapaian tertinggi sejak krisis moneter mendera bangsa ini. Padahal setahun sebelumnya, angka pertumbuhan ekonomi masih di angka 5,48 persen. Sementara jumlah pengangguran pada tahun 2007 berjumlah 10,50 persen atau mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai 10,90 persen.


Penurunan juga terlihat pada jumlah penduduk miskin. Bila pada tahun 2006, jumlah penduduk miskin mencapai 39,30 juta jiwa atau 17,75 persen, maka pada tahun 2007, jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 37,17 juta jiwa atau 16,58 persen. Angka-angka di atas tentu adalah angka-angka versi pemerintah. Versi Lembaga masyarakat tentu akan berbeda lagi hasilnya. Tim Indonesia bangkit yang dikomandani Rizal Ramli misalnya, menyebut bahwa angka kemiskinan pada tahun 2007 mencapai 48,3 juta jiwa. Memang, selalu terjadi perbedaan bila kita selalu menkomparasi angka-angka ekonomi dari sisi pemerintah dan dari sisi lembaga masyarakat.


Namun, semangat optimis bukankah selalu harus di junjung bangsa ini dalam menatap ke depan. Nada-nada pesimis yang selalu di lontarkan justru akan membuat bangsa ini sulit untuk maju dan malah terus berperangkap oleh saling menyalahkan. Memang bukanlah hal yang mudah. Kita perlu meniru langkah Vietnam yang kini semakin sejajar dengan Negara-negara Indusrti di Asia lainnya, seperti China dan India. Dengan konsep Doi Moi (inovasi), kebijakan liberalisasi ekonomi yang diterapkan pemerintah Vietnam ini mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat negeri itu.


Konsep doi moi di perkenalkan pada pertengahan 1980-an ketika memasuki tahap produksi kontrak dari agrikultur dan toleransi ke sector swasta meningkat. Konsep ini dicetuskan pertama kali oleh Ho Chi Minh, pendiri partai komunis Vietnam sekaligus “Bapak Bangsa”. Sektor Pertanian di genjot pertumbuhannya seiring dengan perbaikan pertumbuhan pada sector lainnya, yakni indusri dan perdagangan. Tak hanya itu, instrument pemerintahan juga di reformasi total, sehingga turut menjadi pendukung bagi terciptanya kemudahan dalam berusaha. Sementara sector infrastruktur terus pula di perbaiki, sehingga jadilah Vietnam sebagai The Rising Star, Bintang bersinar di Asia.


Dampak nyata dari kebijakan ekonomi tersebut bisa dilihat pada pendapatan bruto domestic (PDB) dalam 10 tahun terakhir yang rata-rata tumbuh 7 persen. Pertumbuhan ekonomi yang dalam tiga tahun terakhir berada di atas 8 persen. Penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan kini hanya mencapai 15 persen, padahal pada tahun 1990, kemiskinan di Negara itu mencapai angka 51 persen.


Vietnam kini menjelma sebagai Negara yang paling menarik investor asing. Beberapa perusahaaan yang dulunya berlokasi di Negara-negara tetangga Vietnam, termasuk Indonesia, turut pula berhijrah ke Negara itu. Vietnam seolah sebagai magnet yang menarik banyak investor untuk menanamkan modalnya. Pemerintahnya gencar menawarkan berbagai kemudahan dalam berusaha dan berinvestasi.


Dalam satu kesempatan, Perdana Menteri Vietnam, Nguyen Tan Dung, bertemu dengan Ketua KADIN Indonesia, MS Hidayat. Dalam jamuan makan siang di Jakarta itu, Nguyen Tan menawarkan invetasi pembangunan hotel bintang lima di Vietnam. Tanpa sungkan, ia menawarkan kemudahan, seperti soal tanah yang tinggal di beli pada pemerintah, karena bukan tanah rakyat. Berbagai jaminan keamanan dan kenyamanan lainnya juga di tawarkan.


Kembali ke ekonomi Indonesia. Kita berharap, membaiknya ekonomi Indonesia bisa terus berjalan. Semangat untuki menarik investor sebanyak-banyaknya harus terus di barengi dengan peningkatan mutu layanan birokrasi pemerintahan dengan member banyak kemudahan, bukannya mempersulit. Perbaikan kondisi infrastruktur, seperti akses jalan, pelabuhan dan factor penunjang lainnya. Muaranya Cuma satu, bagaimana peningkatan kwalitas ekonomi tersebut merembes ke rakyat bawah. Sia-sia saja, pertumbuhan ekonomi yang tinggi bila tak di diikuti dengan membaiknya kesejahteraan rakyat.


Kita sudah trauma dengan kebijakan trickle down effect Orde Baru yang selalu gembar-gembor bahwa Indonesia menjadi Negara maju dengan pertumbuhan ekonomi yang mencengangkan. Tanpa pondasi ekonomi, yakni ekonomi kerakyatan dan pemerataan kesejahteraan, tokh akhirnya rubuh juga.


Kini, wujud yang paling logis di terima rakyat bahwa ekonomi kita telah pulih, kita telah keluar dari krisis ekonomi , sederhana saja. Yakni bagaimana harga kebutuhan pokok bisa terbeli, petani bisa menjual beras atau gabah dengan harga yang wajar, tidak ada lagi antrian untuk mendapatkan beras atau minyak tanah, mudahnya mencari lapangan pekerjaan, layanan kesehatan dan pendidikan yang murah dan bermutu.